Kutai Timur, wacanakaltim.com — Perbincangan soal pengadaan ambulans senilai Rp9 miliar di Kabupaten Kutai Timur ramai bergulir di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Informasi yang beredar menyebutkan anggaran tersebut pemerintah gunakan untuk pembelian satu unit ambulans.
Kabar itu pun memicu berbagai tanggapan dari warganet. Banyak pihak mempertanyakan besarnya nilai anggaran yang disebut-sebut hanya untuk satu kendaraan medis.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar. Pemkab menegaskan bahwa Rp9 miliar bukan biaya satu unit ambulans, melainkan total anggaran pengadaan puluhan unit untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.
Penjelasan Pemkab Kutim Asal Mula Kesalahpahaman Anggaran
Kepala Bagian Umum Setkab Kutai Timur, Uud Sudiharjo, menjelaskan bahwa polemik tersebut berawal dari kesalahpahaman dalam membaca data pada sistem pengadaan. Sistem tersebut menggunakan skema paket dalam proses pencatatan anggaran. Akibatnya, muncul anggapan keliru di masyarakat seolah-olah dana miliaran rupiah itu hanya digunakan untuk satu unit ambulans.
Ia menegaskan bahwa pengadaan ambulans telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh prosesnya mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, tahapan pengadaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Uud juga menyampaikan bahwa ambulans yang diadakan tidak hanya ditempatkan di fasilitas layanan kesehatan. Sejumlah unit turut disalurkan langsung kepada berbagai elemen masyarakat. Penyaluran tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan darurat bagi warga.
Ambulans Telah Disalurkan ke Berbagai Elemen Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan bahwa puluhan ambulans yang diadakan tidak hanya ditempatkan di fasilitas kesehatan. Sejumlah unit telah dialokasikan kepada berbagai unsur masyarakat.
Penerimanya meliputi masjid, lingkungan RT, yayasan, pemerintah desa, kerukunan warga, hingga organisasi sosial dan keagamaan. Langkah ini diambil agar kendaraan layanan medis dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Keberadaan ambulans di tingkat komunitas diharapkan mempermudah akses warga terhadap layanan darurat. Masyarakat yang membutuhkan transportasi medis dapat memperoleh bantuan lebih cepat ketika situasi mendesak.
Melalui penjelasan tersebut, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar. Warga diminta terlebih dahulu memverifikasi kebenaran kabar melalui sumber resmi sebelum menyebarkannya. [FZ]
wacanakaltim.com siap bantu Warga dapatkan berita dan informasi untuk lebih dekat dengan Kalimantan Timur!
